Entertainment Ultimate Source for Slot Online

Sabtu

Mengharap Asa dari Gagasan Pembentukan Pengadilan Lingkungan

Penurunan kualitas lingkungan banyak terjadi diberbagai bidang baik itu kehutanan , sumberdaya, keanekaragaman hayati , maupun pengolahan limbah . Maka itu ide gagasan perlu dibentuknya suatu peradilan lingkungan sebagai bagian dari menumbuhkan sikap sadar sadar lingkungan. Karena dalam menumbuhkan sikap sadar lingkungan memerlukan suatu dukungan baik itu dari aspek sumber daya manusia, sumber daya lain, dan tak kalah pentingnya yaitu peningkatan kapasitas kelembagaan yang dapat digagas melalui lingkungan peradilan lingkungan ini.

Belajar dari putusan terhadap kasus Lapindo tahun 2006 secara cermat terkait dengan penyebab terjadinya lumpur panas Lapindo, terlihat hakim hanya mempertimbangkan aspek kuantitas saksi ahli yang diajukan oleh masing-masing Penggugat dan tergugat, dimana menurut hakim sama sekali tidak mempertimbangkan aspek kualitatif terhadap penyebab semburan lumpur panas Lapindo, khususnya terkait dengan kelalaian dalam hal terhadap Dampak Lingkungan (AMDAL).

Walaupun Majelis menyatakan, bahwa para tergugat terbukti tidak bersalah melakukan perbuatan melawan hukum. Akan tetapi majelis juga menyatakan bahwa tergugat harus bertanggungjawab terhadap semburan lumpur panas Lapindo. Hal ini menunjukkan inkonsistensi Majelis dalam melihat fenomena lumpur panas Lapindo, dan itu disebabkan oleh tidak utuhnya melihat fenomena tersebut dari berbagai sudut pandang.

Kita dapat menarik benang merah terhadap salah satu kasus besar kerusakan Lingkungan diajukan ke pengadilan Negeri yang mempunyai dampak serius terhadap lingkungan dan kehidupan warga masyarakat sekitarnya serta menjadi sorotan tajam media namun masih saja menghasilkan keputusan pengadilan yang tidak memuaskan yang ambivalen oleh hakim yang tidak melihat masalah secara utuh.

Peradilan lingkungan yang akan dibentuk adalah lingkungan peradilan dibawah lingkungan peradilan umum mengingat apa yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa suatu peradilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan umum yang dibentuk dengan undang-undang sendiri dan akan menjadi satu-satunya pengadilan yang memiliki kewenangan mengadili perkara tindak pidana lingkungan dan berkedudukan disetiap provinsi yang daerahnya meliputi daerah hukum pengadilan tinggi yang bersangkutan.

Kemudian untuk hukum acara yang digunakan adalah sesuai dengan hukum acara pidana maupun perdata yang berlaku. Kekhususan mungkin terjadi dalam pengaturan mengenai penegasan terhadap : a) pembagian tugas dan wewenang antara ketua dan wakil ketua pengadilan lingkungan, b) adanya hakim ad hoc yang berwenang memeriksa perkara perdata-pidana dalam pengadilan lingkungan, c) adanya kepaniteraan khusus untuk pengadilan lingkungan. Hakim dalam pengadilan lingkungan akan terdiri dari hakim karier yang diangkat oleh Mahkamah Agung maupun hakim ad hoc yang diusulkan dan diberhentikan Presiden atas usul Mahkamah Agung. Kedua jenis hakim diatas haruslah telah memiliki sertifikasi khusus dan kompetensi mengenai hukum lingkungan.

siaran99 linkslot99
Urgensi Pengadilan Lingkungan & Probilitas Realisasi
Upaya pemerintah dalam upaya penegakan hukum selama ini lebih banyak pada pendekatan command & control ( C & C ) dimana terdapat kekurangan didalamnya yaitu :
– Perlunya suatu pemantauan, pemeriksaan, dan penerapan sanksi yang terus menerus.
– Adanya celah kolusi bagi petugas dan perusahaan yang terkait
– Perlunya suatu peradilan yang kuat dan tangguh yang belum dimiliki.

Menurut Keith Hawkins penegakan hukum haruslah terdiri dari dua sistem strategi baik itu compliance maupun conciliatory style. Dimana konsep tersebut dapat dimulai dengan upaya pembentukan Pengadilan Lingkungan.
Dalam berbagai kasus mengenai lingkungan yang diajukan di pengadilan negeri menunjukkan fakta yang tidak menggembirakan .Padahal selama ini kerugian yang ditanggung negara akibat perusakan lingkungan dari pembalakan liar alias illegal Logging cukup besar. Dalam sehari, kerugian akibat perbuatan yang merusak lingkungan tersebut mencapat Rp 83 miliar atau Rp 30,3 triliun per tahun. Kejahatan Lingkungan sendiri merupakan suatu kejahatan yang khas baik dari segi pelaku, korban, juga reaksi sosial yasng berbeda dibanding dengan kejahatan konvensional . Berikut disajikan perbandingan kejahatan antar-kejahatan konvensional dan kejahatan kontemporer dengan kejahatan lingkungan, antara lain:

Perbedaan Kejahatan Lingkungan dan Kejahatan Kontenporer
Unsur Kejahatan Konvensional/Kontemporer Kejahatan Lingkungan
Pelaku Individu Kolektif Kolektif
Korban Korban
Reaksi Sosial Langsung Segera Tidak Langsung dan Lamban
Pembuktian Langsung Cepat dan Mudah Sulit dan Jangka Panjang
(Sumber: harlimuin.wordpress.com).

Sejauh ini dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup pun sedang membuat konsep pengadilan lingkungan ini melalui model detasering, artinya hakim yang mendapat sertifikasi lingkungan turun langsung ke daerah yang tercemar lingkungan untuk menggelar persidangan. Atau bisa juga hakim yang memiliki sertifikasi membantu kasus lingkungan yang berada dekat dengan yurisdiksinya. Pada akhirnya “Pengadilan Lingkungan Indonesia” sangat perlu untuk menunjang kelestarian lingkungan di negaranya maupun dunia dan menjamin pemeliharan lingkungan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang ada. Karena dengan adanya kepastian pengadilan lingkungan bisa memberikan keadilan, kesetaraan, dan akuntabilitas sistem yang lebih baik.

Tentang penulis:
Rana Agni Bukit, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia angkatan 2010, Asisten Peneliti Dr Farah Purwaningrum SH LLM (Institute of Asian Studies, Universitas Brunei Darussalam). Kontak person: 085725475907. Email: rana.agni@ui.ac.id/agniustitia@gmail.com

Demokrasi dan Kepatuhan

Kamis, 21 Agustus 2014 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutus perkara perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden (pilpres) dengan amar putusan menyatakan menolak permohonan pemohon.

Proses persidangan perkara perselisihan hasil pilpres yang menentukan presiden dan wakil presiden Indonesia untuk masa jabatan lima tahun ke depan ini mendapat perhatian besar, baik dari masyarakat dalam negeri maupun luar negeri. Pembacaan putusan perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014 ini pun menyudahi proses politik pilpres dengan berbagai konstelasi yang melingkupinya.

Penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilu, baik terkait dengan perselisihan hasil pemilu anggota lembaga perwakilan (pileg) maupun pilpres, tidak hanya keberhasilan bagi MK, namun juga bagi segenap bangsa Indonesia karena telah berhasil menjalani pemilu secara damai dalam menentukan pemerintahan yang akan datang. Keberhasilan bangsa Indonesia menjalani dua pemilu pada 2014 ini juga merupakan bentuk nyata keberhasilan menjalankan prinsip negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi berdasarkan hukum.

Final dan Mengikat

Pasal 24C UUD 1945 antara lain menyatakan bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Sifat final dalam putusan MK mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding). Artinya, putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh. Putusan MK wajib dipatuhi dan dilaksanakan. Ini adalah perintah konstitusi sebagai wujud kesepakatan bersama segenap warga negara.

Desain putusan MK bersifat final dan mengikat tentu tidak dapat dilepaskan dari hakikat keberadaan MK dalam konteks negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi berdasarkan hukum. MK adalah pengadilan konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus obyek sengketa atau perkara dengan ukuran konstitusionalitas. Pada posisi ini MK menjadi penafsir akhir konstitusi yang harus menghindari ambiguitas atau pertentangan tafsir demi berjalannya kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang konstitusional. Karena itu, diperlukan satu otoritas akhir di tangan hakim konstitusi yang ketika menjatuhkan putusan akan menghilangkan semua perbedaan.

Dalam konteks demokrasi, otoritas akhir penentu perselisihan hasil pemilu diperlukan agar kontestasi pemilu yang tak berkesudahan tidak terjadi. Agar otoritas akhir pemutus perselisihan hasil pemilu memiliki legitimasi yang diakui semua pihak, ia harus bersifat independen dan imparsialterhadap aktor-aktor yang terlibat dalam pemilu, baik peserta maupun penyelenggara. Hakim akan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara secara mendalam berdasarkan keadilan hukum. Hal ini sekaligus merupakan wujud nyata kepatuhan proses politik terhadap putusan hukum.

Konstruksi ini dapat dijumpai di semua negara-negara demokrasi modern, terlepas dari perbedaan pengadilan mana yang diberi kewenangan memutus perselisihan hasil pemilu. Legalitas putusan final dan mengikat harus disertai legitimasi sehingga melahirkan kepatuhan. Legitimasi itu bersumber dari proses persidangan, personal hakim, dan argumentasi putusan. Proses persidangan harus berjalan secara adil dan transparan, memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak serta dapat diikuti oleh masyarakat. Transparansi sangat penting karena putusan yang akan dijatuhkan dapat dinilai dengan rasio publik. Legitimasi juga ditentukan oleh personal hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara.

UUD 1945 mensyaratkan hakim konstitusi adalah seorang negarawan yang menguasai konstitusi. Negarawan memiliki makna yang luas, namun setidaknya dapat diartikan sebagai seseorang yang sudah terlepas dari kepentingan individu dan kelompok politik. Kepentingan bangsa dan negaralah yang menjadi orientasi satu-satunya. Sumber legitimasi ketiga adalah argumentasi putusan. Bagian utama putusan yang menjadi kekuatan legitimasi adalah argumentasi yang menjadi pertimbangan hukum putusan.

Pertimbangan hukum putusan yang komprehensif, mempertimbangkan semua alat bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, serta memiliki kejelasan nalar hukum akan menjadi sumber utama legitimasi putusan itu sendiri. Pasal 24C UUD 1945 adalah sumber legalitas konstitusional putusan MK yang bersifat final dan mengikat. MK sadar sepenuhnya akan arti strategis putusan yang dijatuhkan. Karena itu, putusan harus memiliki legitimasi kuat dengan cara menggelar persidangan yang adil dan transparan, menjaga independensi dan imparsialitas hakim, serta menyusun pertimbangan hukum putusan secara komprehensif dan mendalam.

siaran99 linkslot99

Kepatuhan

Legalitas dan legitimasi adalah dasar bagi kepatuhan. Suatu putusan yang legal dan memiliki legitimasi kuat dengan sendirinya akan mendatangkan kepatuhan. Kepatuhan adalah kesediaan untuk menerima dan menjalankan putusan, tidak selalu terkait dengan persetujuan, apalagi kepuasan. Terhadap perkara yang melibatkan dua atau lebih pihak yang saling berhadapan hampir tidak mungkin ada putusan yang disetujui oleh semua pihak, apalagi memuaskan. Kita patut bangga bahwa putusan MK dalam perkara PHPU Presiden 2014 dipatuhi oleh semua pihak, dalam arti diterima dan dihormati, baik olehpemohon, termohon, maupun pihak terkait.

Kebanggaan ini tidak semata-mata milik MK, melainkan milik bangsa Indonesia yang telah menunjukkan kedewasaan dalam berdemokrasi sesuai prinsip negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi berdasarkan hukum. Kepatuhan tersebut tentu tidak mensyaratkan adanya persetujuan atau kepuasan. Artinya, bisa saja ada pihak yang masih tidak setuju atau tidak puas dengan putusan yang telah dijatuhkan, namun dalam hal ini yang terpenting adalah putusan itu diterima, dihormati, dipatuhi dan dilaksanakan sebagai hukum.

Dalam konteks perselisihan hasil pilpres, putusan MK adalah putusan akhir yang bersifat final dan mengikat. Kalaupun masih terdapat proses hukum atau proses politik lain yang dilakukan harus ditempatkan bukan sebagai forum untuk mempersoalkan hasil pilpres, melainkan lebih untuk memperbaiki penyelenggaraan pilpres di masa yang akan datang. Hanya dengan kepatuhan demikian demokrasi dapat berlanjut ke tahapan yang lebih substantif, yaitu proses pengambilan keputusan dan penyelenggaraan pemerintahan yang senantiasa melibatkan partisipasi masyarakat. Semua pihak harus berpartisipasi, baik sebagai pemegang pemerintahan maupun sebagai penyeimbang. Keduanya harus ada dan dijalankan. (Sumber: Koran Sindo, 26 Agustus 2014)

Tentang penulis:
Janedjri M Gafar, Doktor Ilmu Hukum, Alumnus PDIH Universitas Diponegoro, Semarang

materi penjaskes kelas 12 semester 2

Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar
6. Mempraktikkan keterampilan permainan olahraga dengan peraturan dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya	6.1 Mempraktikkan keterampilan bermain salah satu permainan olahraga bola besar dengan peraturan yang sebenarnya serta nilai kerjasama, kejujuran, menerima kekalahan, kerja keras dan percaya diri) 6.2 Mempraktikkan keterampilan bermain salah satu permainan olahraga bola kecil dengan peraturan sebenarya serta nilai kerjasama, , kejujuran, menerima kekalahan kerja keras dan percaya diri) 6.3 Mempraktikkan keterampilan atletik dengan menggunakan peraturan yang sebenarnya serta nilai kerjasama, kejujuran, menerima kekalahan,kerja keras dan percaya diri) 6.4 Mempraktikkan keterampilan bela diri secara berpasangan dengan menggunakan peraturan yang sebenarnya serta nilai kerjasama, kejujuran, menerima kekalahan kerja keras dan percaya diri)
7. Memelihara tingkat kebugaran jasmani yang telah dicapai dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya	siaran99 linkslot99 7.1 Mempraktikkan program latihan fisik untuk pemeliharaan kebugaran jasmani 7.2 Mempraktikkan membaca hasil tes bedasarkan tabel yang cocok
8. Mengkombinasikan rangkaian gerakan senam lantai dan senam ketangkasan dengan alat dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya	8.1 Mempraktikkan rangkaian gerakan senam lantai serta nilai percaya dirim, tanggung jawab, kerja sama, dan percaya kepada teman 8.2. Mempraktikkan rangkaian gerakan senam ketangkasan dengan menggunakan alat serta nilai percaya diri, tanggungjawab, kerja sama, dan percaya kepada teman
9. Mempraktikkan satu rangkaian gerak berirama secara beregu dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya	9.1 Mempraktikkan rangkaian gerak senam aerobik dengan iringan musik serta nilai kerjasama, disiplin, keluwesan dan estetika 9.2 Mempraktikkan senam irama tradisional sesuai budaya daerah secara berkelompok serta nilai kerjasama, disiplin, percaya diri, keluwesan dan estetika
10. Mempraktikkan keterampilan penguasaan berbagai teknik gaya renang dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya*)	10.1 Mempraktikkan keterampilan berbagai gaya renang untuk kepentingan bermain di air dengan peraturan yang dimodifikasi serta nilai disiplin, sportif, jujur, toleran, kerja keras, dan keberanian 10.2 Mempraktikkan keterampilan berbagai gaya renang untuk estafet sesuai dengan peraturan yang dimodifikasi serta nilai disiplin, sportif, jujur, toleran, kerja keras, dan keberanian 10.3 Mempraktikkan keterampilan berbagai gaya renang untuk kepentingan pertolongan serta nilai disiplin, sportif, jujur, toleran, kerja keras, dan keberanian
11. Mengevaluasi kegiatan luar kelas/sekolah dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya***)	11.1 Mengevaluasi kegiatan di sekitar sekolah serta nilai percaya diri, kebesamaan, saling menghormati, toleransi, etika, dan demokrasi 11.2 Mengevaluasi kegiatan di alam bebas serta nilai percaya diri, kebesamaan, saling menghormati, toleransi, etika, dan demokrasi 11.3 Mengevaluasi kegiatan kunjungan ke tempat-tempat bersejarah serta nilai percaya diri, kebesamaan, saling menghormati, toleransi, etika, dan demokrasi 11.4 Mengevaluasi kegiatan karya wisata serta nilai percaya diri, kebesamaan, saling menghormati, toleransi, etika, dan demokrasi
12. Mempraktikkan budaya hidup sehat	12.1 Mempraktikkan pola hidup sehat 12.2 Menampilan perilaku hidup sehat

Rabu

Luapan Emosi Para Pemain Slot Gacor

Banyak pilihan artikel yang sudah memberikan hasil tidak sesuai dengan keinginan para pemain slot gacor, para pemain slot gacor selalu tersesat pada pencarian "Cara Menang Slot Gacor" di pencarian google.